Koreksi Total Lima Kebijakan Pembangunan; Presiden: Pembangunan Jangan di Jakarta Saja

MALANG, KOMPAS - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengingatkan, ada lima kebijakan pembangunan yang bertahun-tahun diterapkan di Indonesia dan kini harus dikoreksi secara total untuk menghadapi dinamika perubahan zaman dan tantangan global.
Jika tidak dikoreksi, kata Presiden, Indonesia akan menjadi bangsa yang terus tertinggal.
Kelima kebijakan itu adalah kebijakan yang selama ini dinilai hanya difokuskan di kota-kota besar dan kurang memedulikan kelestarian lingkungan. Kebijakan lainnya adalah kebijakan yang sektoral dan kurang memadukan sektor-sektor yang ada, seperti lingkungan, ilmu pengetahuan alam, dan budaya.
Menurut Yudhoyono, saat menyampaikan orasi ilmiah di depan sivitas akademika dalam acara Dies Natalis ke-46 Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Selasa (27/1), kebijakan pembangunan berikutnya yang harus dikoreksi adalah kebijakan yang cuma mengutamakan pertumbuhan tanpa memerhatikan pemerataan atas hasil-hasilnya.
Dalam acara tersebut, Presiden didampingi antara lain Ny Ani Yudhoyono, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi, sejumlah pejabat lain, serta Rektor Unibraw Yogi Sugito. Orasi ilmiah yang berjudul "Pembangunan Ekonomi Indonesia dalam Era Globalisasi Abad 21" itu disampaikan Presiden secara lisan dalam waktu sekitar 40 menit.
Selanjutnya, menurut Presiden, kebijakan pembangunan lainnya kurang meningkatkan ketahanan dan kemandirian bangsa. Kebijakan pembangunan yang harus diubah adalah kurangnya mengajak semua komponen bangsa ikut bertanggung jawab.
"Oleh sebab itu, pembangunan nasional ke depan harus betul-betul pembangunan semesta. Jangan hanya di Jakarta; Sura¬baya, Malang, dan kota-kota besar lainnya, tetapi juga harus dilakukan di kabupaten dan kota serta memedulikan lingkungan. Jangan egois menguras sumber daya alam," ujar Presiden.
Dikatakan oleh Presiden, dulu ada Trilogi Pembangunan, tetapi pada praktiknya tidak semuanya berjalan sesuai dengan pembangunan. "Sekarang, pertumbuhan harus diratakan secara adil sejak awal penyusunan. Baik APBN maupun APBD, investasi harus benar-benar memberikan manfaat. Untuk apa pertumbuhan 7 persen atau 8 persen apabila rakyat kita tak mendapatkan berkah," lanjut Presiden.
Seusai menyampaikan orasi ilmiah, Presiden mendampingi Ny Ani meresmikan Rumah Pintar yang masih berada di halaman Kampus Unibraw. (HAR) KOMPAS, Rabu, 28 Januari 2009
Bangsa Indonesia Harus Mandiri
Rabu, 28 Januari 2009 | 00:38 WIB
Malang, Kompas - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, untuk menjadi bangsa yang maju, Indonesia harus bisa mandiri. Kemandirian menuntut kerja sama semua pihak; pemerintah, swasta, maupun rakyat Indonesia pada umumnya.
Demikian orasi ilmiah Presiden di depan civitas academica Universitas Brawijaya (Unibraw) Malang, Selasa (27/1). Bentuk kemandirian itu agar Indonesia tidak bergantung hanya pada ekspor dan pinjaman luar negeri, tetapi mencari pendanaan-pendanaan dalam negeri.
"Kita tidak boleh hanya bergantung pada ekspor semata. Tetapi mari perkuat juga pasar domestik. Kalau ekonomi domestik kuat, saat ada apa-apa di luar seperti krisis ini, kita tidak akan apa-apa," tutur Presiden.
Presiden ke Kota Malang untuk meresmikan sejumlah fasilitas pendidikan. Seusai orasi ilmiah, Presiden meresmikan rumah pintar Unibraw serta memberi nama Kampus Universitas Islam Negeri Malang sebagai Kampus Maulana Malik Ibrahim. Presiden disambut puluhan mahasiswa yang berdemonstrasi. Para mahasiswa dari aliansi mahasiswa anti-UU Badan Hukum Pendidikan (BHP) Malang mencoba masuk ke Kampus Unibraw, tetapi dilarang. Mahasiswa menuntut UU BHP dicabut.
Menurut Presiden, dari 10 program prioritas bangsa Indonesia, kemandirian akan mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang lebih maju. Prioritas lainnya adalah pengentasan rakyat dari kemiskinan, peningkatan lapangan kerja, ketersediaan kebutuhan ekonomi dan ketahanan pangan, ketercukupan energi, situasi dalam negeri yang aman, tertib, dan stabil, menciptakan perekonomian yang sustainable, pemerataan pertumbuhan ekonomi.
"Dengan ridho Allah kita bisa. Asalkan mari bersama-sama kita bangun dengan visi dan strategi yang tepat, dengan manajemen dan kepemimpinan yang efektif, dan bekerja lebih keras." [DIA]